Jakarta, tvOnenews.com - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) berencana membentuk Panitia Khusus (pansus) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
“Ada tanda-tanda mereka akan membawa lari dari sejarah berdirinya PKB,” kata Gus Ipul ketika ditanya wartawan Jumat (26/7/2024).
Padahal kata Gus Ipul, PKB didirikan oleh struktur NU.
Dilansir dari laman resmi PKB, satu hari setelah Presiden Soeharto lengser akibat desakan arus reformasi, PBNU mulai kebanjiran usulan dari warga NU di seluruh pelosok Tanah Air.
Usulan yang masuk ke PBNU sangat beragam, mulai dari yang hanya mengusulkan agar PBNU membentuk partai politik (parpol) hingga sampai yang mengusulkan nama parpol.
Tercatat ada 39 nama parpol yang diusulkan saat itu.
Dari semua usulan, nama terbanyak adalah Nahdlatul Ummah, Kebangkitan Umat, dan Kebangkitan Bangsa.
Sementara untuk lambang parpol, unsur-unsur yang terbanyak diusulkan adalah lambang parpol adalah gambar bumi, bintang sembilan, dan warna hijau.
Sementara yang mengusulkan bentuk hubungan dengan NU, ada yang mengusulkan visi dan misi parpol, AD/ART parpol dan nama-nama untuk menjadi pengurus parpol.
Di antara usulan yang paling lengkap disebutkan berasal dari Lajnah Sebelas Rembang yang diketuai KH M Cholil Bisri dan PWNU Jawa Barat.
Dalam menyikapi usulan yang masuk dari masyarakat Nahdliyin, PBNU menanggapinya secara hati-hati.
Hal ini karena didasarkan pada adanya kenyataan bahwa hasil Muktamar NU ke-27 di Situbondo yang menetapkan bahwa secara organisatoris NU tidak terkait dengan parpol manapun dan tidak melakukan kegiatan politik praktis.
Namun demikian, sikap yang ditunjukkan PBNU belum memuaskan keinginan warga NU.
Banyak pihak dan kalangan NU yang tidak sabar bahkan langsung menyatakan berdirinya parpol untuk mewadahi aspirasi politik warga NU setempat.
Di antara yang sudah mendeklarasikan sebuah parpol adalah Partai Bintang Sembilan di Purwokerto dan Partai Kebangkitan Umat (Perkanu) di Cirebon.
Akhirnya, pada 3 Juni 1998 PBNU mengadakan Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU.
Forum ini menghasilkan keputusan untuk membentuk Tim Lima yang diberi tugas untuk memenuhi aspirasi warga NU.
Tim Lima itu diketuai oleh KH Ma`ruf Amin (Rais Suriyah/Koordinator Harian PBNU), dengan anggota, KH M Dawam Anwar (Katib Aam PBNU), Dr KH Said Aqil Siroj, M.A. (Wakil Katib Aam PBNU), HM Rozy Munir,S.E., M.Sc. (Ketua PBNU), dan Ahmad Bagdja (Sekretaris Jenderal PBNU). Untuk mengatasi hambatan organisatoris, Tim Lima itu dibekali Surat Keputusan PBNU.
Selanjutnya, seiring semakin derasnya usulan warga NU yang menginginkan adanya parpol dan untuk memperkuat posisi dan kemampuan kerja Tim Lima maka Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU akhirnya memberi Surat Tugas pada tanggal 20 Juni 1998.
Selain Tim Lima, dibentuk juga Tim Asistensi yang diketuai oleh Arifin Djunaedi (Wakil Sekjen PBNU) dengan anggota H Muhyiddin Arubusman, H.M. Fachri Thaha Ma`ruf, Lc., Drs. H Abdul Aziz, M.A., Drs. H Andi Muarli Sunrawa, H.M. Nasihin Hasan, H Lukman Saifuddin, Drs. Amin Said Husni, dan Muhaimin Iskandar.
Tim Asistensi ini bertugas membantu Tim Lima dalam menginventarisasi dan merangkum usulan yang ingin membentuk parpol baru dan membantu warga NU dalam melahirkan parpol baru yang dapat mewadahi aspirasi politik warga NU.
Kemudian pada tanggal 22 Juni 1998 Tim Lima dan Tim Asistensi mengadakan rapat untuk mendefinisikan dan mengelaborasikan tugas-tugasnya.
Lalu tanggal 26 - 28 Juni 1998 Tim Lima dan Tim Asistensi mengadakan konsinyering di Villa La Citra Cipanas untuk menyusun rancangan awal pembentukan parpol.
Pertemuan ini menghasilkan lima rancangan, yaitu:
Pokok-pokok Pikiran NU Mengenai Reformasi Politik, Mabda` Siyasi, Hubungan Partai Politik dengan NU, AD/ART dan Naskah Deklarasi.
Sang inisiator pembentukan parpol bagi warga NU, KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur prihatin bahwa kelompok-kelompok NU ingin mendirikan partai politik NU.
Lantaran ini terkesan mengaitkan agama dan politik partai.
Medio akhir Juni 1998, sikapnya mengendur dan bersedia menginisiasi kelahiran parpol berbasis ahlus sunnah wal jamaah.
Keinginan Gus Dur diperkuat dukungan deklarator lainnya, yaitu KH Munasir Ali, KH Ilyas Ruchiyat, KH A. Mustofa Bisri serta KH A. Muchith Muzadi.
Lalu proses selanjutnya, penentuan nama partai disahkan melalui hasil musyawarah Tim Asistensi Lajnah, Tim Lajnah, Tim NU, Tim Asistensi NU, Perwakilan Wilayah, para tokoh pesantren, dan tokoh masyarakat.
Usai pembentukan partai, deklarasi pun dilaksanakan di Jakarta pada 29 Rabiul Awal 1419 H atau 23 Juli 1998.
Adapun bunyi dalam isi deklarasi tersebut adalah:
Bahwa cita-cita proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia adalah terwujudnya suatu bangsa yang merdeka, bersatu, adil dan makmur, serta untuk mewujudkan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Bahwa wujud dari bangsa yang dicita-citakan itu adalah masyarakat beradab dan sejahtera yang mengejawantahkan nilai-nilai kejujuran, kebenaran, kesungguhan dan keterbukaan yang bersumber dari hati nurani, bisa dipercaya, setia dan tepat janji serta mampu memecahkan masalah sosial yang bertumpu pada kekuatan sendiri, bersikap dan bertindak adil dalam segala situasi, tolong menolong dalam kebajikan, serta konsisten menjalankan garis/ketentuan yang telah disepakati bersama.
Maka dengan memohon rahmat, taufiq, hidayah dan inayah Allah SWT serta didorong oleh semangat keagamaan, kebangsaan dan demokrasi, kami warga Jam’iyah Nahdlatul Ulama dengan ini menyatakan berdirinya partai politik yang bersifat kejuangan, kebangsaan, terbuka dan demokratis yang diberi nama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Itulah sejarah berdirinya PKB yang berawal dari NU.
Saat ini, PKB dipimpin oleh Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. (put)
Load more