Jeddah, tvOnenews.com - Menteri Agama (Menag) RI Nasaruddin Umar menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) persiapan penyelenggaraan haji 1446 H/2025 M di Kantor Urusan Haji (KUH) pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah, Minggu (24/11/2024).
Adapun yang hadir dalam Rakor tersebut antara lain Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan), Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah, Dubes RI untuk Saudi Abdul Aziz, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief, Staf Khusus Menag Gugun Gumilar dan Bunyamin, Konjen RI di Jeddah Yusron Ambary, Direktur Layanan Haji Luar Negeri Subhan Cholid, dan Konsul Haji KJRi Jeddah Nasrullah Jasam.
“Kita mempersamakan wawasan dan visi ke depan Kemenag, terutama yang berkaitan dengan haji dan umrah," ungkap Menag Nasaruddin Umar.
Rakor persiapan haji 1446 H/2025 M diawali dengan laporan terkait evaluasi, timeline, dan progres persiapan penyelenggaran haji.
"Insya Allah kami bekerja sama dengan BP Haji Gus Irfan, BPKH, Dubes RI, Konjen RI. Insya Allah dengan kolaborasi ini kita berharap pelaksanaan haji yang akan datang akan lebih rapi dan lebih ideal," ujar Menag Nasaruddin.
Laporan disampaikan secara bergantian oleh Dubes RI Abdul Aziz, Konsul Haji KJRI Jeddah Nasrullah Jasam, Direktur Layanan Haji Luar Negeri Subhan Cholid, Kepala BPKH Fadhlul Imansyah serta Konjen RI di Jeddah Yusron Ambary.
"Kita mau belajar dari pengalaman-pengalaman masa lampau dan insya Allah kita juga akan melakukan penyesuaian-penyesuaian di masa mendatang,” tandasnya.
“Mudah-mudahan kerja sama yang baik ini akan melahirkan pelaksanaan yang lebih baik di masa mendatang," sambungnya.
Dalam Rakor tersebut, Gus Irfan selaku Kepala BP Haji mengenalkan badan yang dipimpinnya serta progres penyiapan Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) nya.
Sementara Tim Penyedia Layanan Haji rencananya akan mulai melaksanakan tugasnya di Arab Saudi.
Menag Nasaruddin berpesan agar tim Penyedia Layanan Haji ini akan bekerja berdasarkan standar yang sudah ditetapkan.
Menag berharap kelemahan yang terjadi di penyelenggaraan haji sebelumnya bisa diselesaikan melalui persiapan yang lebih awal.
"Kita juga harus melakukan penyesuaian dengan kebijakan Arab Saudi,” jelasnya.
“Sebab urusan haji bukan hanya diatur oleh Indonesia,” ujar Menag.
Oleh karenanya Menag mengingatkan pentingnya kolaborasi dengan Pemerintah Saudi Arabia.
“Jadi harus ada simetris antara Kebijakan Kemenag RI dan Kementerian Haji di Saudi," pesan Menag. (put)
Load more