Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar tiba di Tanah Air pada Selasa (26/11/2024) usai melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Arab Saudi guna membahas persiapan haji 2025.
Pesawat Menag dan rombongan dimana salah satunya adalah Kepala BP Haji Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan) mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada sekitar pukul 16.55 WIB.
"Alhamdulillah, Menteri Tawfiq di luar dugaan kami ternyata sangat apresiasi terhadap gagasan-gagasan yang kami planning-kan tahun ini,” ujar Menag dalam keterangannya yang diterima oleh tvOnenews.com.
Bahkan kata Menag, Menteri Haji Arab Saudi memberikan apresiasi untuk Presiden Prabowo Subianto yang telah membentuk Badan Penyelenggaraan Haji (BP Haji).
“Beliau juga mengapresiasi Pak Presiden (Prabowo) yang membentuk badan khusus,” tandas Menag.
“Ditambah lagi dengan penguatan-penguatan yang dilakukan oleh Menteri Agama," sambung Menag.
Kemudian, Menag Nasaruddin menyampaikan bahwa Indonesia mendapat perhatian khusus dari pemerintah Arab Saudi.
Hal ini salah satu karena Indonesia adalah negara dengan jumlah jemaah haji terbesar di dunia.
“Menteri (Haji) dan timnya di Saudi Arabia kemarin lebih siap untuk memberikan perhatian khusus kepada Indonesia,” tutur Menag.
Dalam pembahasan yang dilakukan di Masjidil Haram pada Minggu (24/11/2024) malam, kata Menag setidaknya ada tujuh poin terkait persiapan haji.
Adapun salah satu poin yang dibahas adalah permintaan tambahan petugas haji.
"Kami minta tambahan petugas ya,” kata Menag.
Hal itu disampaikan Menag karena banyak jemaah haji yang usianya lanjut (lansia).
“Saya sampaikan bahwa jemaah haji kita itu nanti banyak yang senior, banyak yang lanjut usia, dan itu membutuhkan bantuan baik itu tenaga medis, maupun juga tenaga personal," jelas Menag Nasaruddin.
Kemudian, poin berikutnya adalah sebagaimana terbukti pada tahun lalu, maka tahun ini Mina Jadid juga tidak akan digunakannya oleh Indonesia.
"Kami minta supaya jemaah haji Indonesia itu menempati tempat di Mina, yang bukan Mina Jadid,” katanya.
Namun kata Menag, Arab Saudi minta tentu persyaratannya harus dilakukan.
“Kita harus melaksanakan seluruh persyaratan yang harus dilakukan," jelas Menag.
Sementara terkait transportasi, kata Menag, Menteri Haji Saudi mengapresiasi perubahan sistem dari muassasah ke syarikah.
Sistem ini diharapkan dapat memberikan layanan lebih baik kepada jemaah haji ke depan.
Menag juga menegaskan, seluruh proses seleksi pihak terkait harus dilakukan secara transparan melalui sistem yang telah ditetapkan.
"Soal nanti, siapa nanti yang kita gunakan itu, kami wanti-wanti menyampaikan kepada tim kami bahwa itu kita akan masukkan ke sistem,” pesan Menag.
Sistem itu kata Menag nanti akan ditentukan kriterianya.
“Setelah ada kriterianya, kita lakukan semacam evaluasi,” katanya.
Di samping evaluasi, kata Menag juga akan ada pendekatan-pendekatan di lapangan.
Menag mengaku, Kementerian Agama (Kemenag) akan konsisten menerapkan regulasi dan sistem yang ditetapkan untuk memastikan pelaksanaan ibadah haji berjalan lebih adil, sehat, lancar, dan transparan.
Nantinya, dalam menyepakati kebijakan dan persyaratan yang dibutuhkan, rencana kerja ini kata Menag, akan dilengkapi dengan Memorandum of Understanding (MoU) dengan BP Haji serta DPR RI Komisi VIII.
"Insya Allah, Januari nanti, awal, nanti ada ketentuannya itu sudah ada MOU,” kata Menag.
Maka itu, Menag mengatakan pihaknya akan segera menyelesaikan semua terkait persiapan haji 2025.
“Kami juga akan menyelesaikan sesegera mungkin antara Kementerian Agama, BPH, dan DPR Komisi VIII, terutama untuk menentukan segala sesuatu yang dipersyaratkan," tutup Menag. (put)
Load more