Beres Bentuk MoU Biaya Haji 2025, Dirjen PHU Ungkap Kemenag dan BPH Sampaikan ke DPR

Jakarta, tvOnenews.com - Direktur Jenderal (Dirjen) Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag) Hilman Latief mengatakan penyusunan MoU masalah biaya ibadah haji 2025 telah selesai dilakukan oleh Kemenag dan Badan Penyelenggara Haji (BPH).

Hilman menyebutkan bahwa Kemenag dan BPH akan menyampaikan kepada DPR RI soal pembiayaan haji 2025 sebagai salah satu hasil penyusunan nota kesepahaman dari kedua pihak tersebut.

"Kami, dua lembaga ini sudah menyusun MoU yang akan disampaikan juga pada Komisi VIII dan di situ memang ada juga klausul tentang pembiayaan," ungkap Hilman di Kompleks Parlemen, Jakarta dikutip, Kamis (5/12/2024).

Penyampaian kesepakatan pembiayaan haji 2025 telah berlangsung di Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI yang menghadirkan Kepala BPH Mochamad Irfan Yusuf dan Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar.

Informasi ini, kata Hilman, sebagai upaya Kemenag merespons cepat permintaan Komisi VIII DPR RI agar penyelenggaraan haji 2025 lancar dan tidak mengalami kendala.

Sebelumnya permintaan mengajukan ketetapan BPIH 2025 langsung disampaikan oleh Kemenag yang berencana akan dibahas pada rapat kerja di iKomisi VIII DPR RI pada Senin, 11 November 2024.