BP Haji Sebut Penurunan Biaya Haji Masih Harus Didiskusikan dengan DPR

"Mereka tentu banyak sekali perubahan-perubahan yang cukup signifikan, sehingga harus kita persiapkan untuk menghadapinya, tetapi untuk komunikasi dengan Menteri Haji di Arab Saudi, kemarin Wakil Badan Haji juga baru saja pulang dari sana, tadi malam kami bertemu dan beliau menyampaikan koordinasi sudah cukup bagus dan intens," paparnya.

BP Haji melantik 35 pejabat baru setingkat eselon II-IV yang melibatkan unsur aparat penegak hukum untuk memastikan layanan haji di tahun 2026 mendatang lebih berintegritas pada pagi hari ini.

"Salah satu yang penting, kita melibatkan banyak pihak untuk memastikan bahwa pelaksanaan haji akan sesuai dengan koridor yang telah kita sepakati, termasuk di Undang-Undang Haji, juga berbagai hal yang berkaitan dengan kepastian pelaksanaan haji sesuai aturan yang berlaku," kata Irfan.

Selain memindahkan para pejabat yang sebelumnya berada di bawah Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Kemenag RI, BP Haji juga melibatkan unsur dari kejaksaan, kepolisian, Kementerian Hukum, KPK, hingga TNI untuk mengawal penyelenggaraan haji yang lebih baik.(ant/bwo)