"Pemimpin agama dan pemerintah harus saling menghormati. Ulama memberi fatwa, bukan pemerintah. Itu bukan domain pemerintah. Pemerintah hanya perlu memfasilitasi umat beragama, bukan mendominasi agama," pesannya.
Perihal agama alat legitimasi politik, Nasaruddin mengatakan hal itu sangat berbahaya karena hanya dijadikan dalam kepentingan tertentu.
Ia berpendapat masyarakat akan hanya berspekulasi marwah dan wibawa agama akan hilang jika telah tersentuh pada kepentingan politik tertentu.
"Ketika agama tidak lagi mencerahkan masyarakat, terutama generasi muda, maka mereka akan mulai meninggalkan agama. Fenomena ini sudah terjadi di negara-negara Barat. Mereka percaya kepada Tuhan, tetapi tidak mau beragama. Ini disebabkan oleh agama yang terlalu sering menjadi alat legitimasi politik, sehingga kehilangan wibawa dan daya pencerahannya," bebernya menjelaskan.
Menteri Agama RI itu menyampaikan hal ini karena sesuai dengan poin-poin yang termaktub dalam Pancasila dan UUD 1945.
"Saya yakin apa yang saya sampaikan ini juga sejalan dengan harapan Presiden Prabowo, yang sangat menghargai ulama dan tokoh agama," tegas Menteri Agama RI itu.
"Kita tidak ingin agama maupun negara menjadi lemah. Keduanya harus sama-sama kuat, itulah Indonesia," tandasnya.
Load more