Maka menurutnya, untuk itu sudah saatnya bagi pemerintah mengevaluasi semua kontrak-kontrak yang ada, terkait dengan pengelolaan sumberdaya alam tersebut.
“Apakah itu menyangkut batu bara, nikel, emas, tembaga, timah, bauksit, pasir laut dan lain-lain,” ungkapnya.
“Kita tahu selama ini para pengusaha dalam bidang pertambangan sudah banyak menikmati keuntungan dari konsesi dan kesempatan yang sudah diberikan oleh pemerintah dan sekarang sudah saatnya pemerintah mengorientasikan pengelolaan sumberdaya alam tersebut bagi ditujukan untuk terciptanya sebesar-besar kemakmuran rakyat,” tambahnya Anwar Abbas.
Maka untuk itu Anwar Abbas berharap, pemerintah bersikap berani dan tegas dalam menentukan masalah bagi hasil antara pihak pemerintah dan pihak pengusaha.
“Agar sesuai serta sejalan semangatnya dengan amanat dari UUD 1945,” tukasnya.
Menurut Anwar Abbas, jika ini bisa dilakukan maka hasilnya tentu akan bisa membuat dana yang bisa dimiliki oleh pemerintah akan meningkat dengan tajam.
“Sehingga banyak program bisa dibiayai dansalah satunya bisa dimanfaatkan untuk mendukung program makan bergizi gratis yang sudah dicanangkan oleh Presiden Prabowo,” tutupnya. (put)
Load more