BP Haji Harap Ada Fatwa dari Ormas Islam Terkait Pengelolaan DAM

Menurut dia, penyediaan dan penyembelihan Dam selama ini dilakukan di Arab Saudi dan tidak dikoordinir oleh negara sehingga minim pertanggungjawaban.

"Pengelolaan dam berkaitan dengan Sukses Ritual Haji dan Sukses Ekosistem Ekonomi Haji Potensi ekonomi yang besar. Sekitar 552 milyar rupiah, dengan potensi 2.200 ton daging," kata Gus Irfan.

Jika pengelolaan Dam dilakukan di tanah air, kata dia, dapat menggerakkan ekosistem ekonomi peternak nasional serta tidak ada devisa yang mengalir keluar.

Daging dapat segera diolah/didistribusikan tanpa perlu persyaratan karantina. Tidak memerlukan biaya pengiriman dari Arab Saudi.

"Kita butuh fatwa ulama yang revolusioner dalam pengelolaan Dam di tanah air. Begitu juga dengan sosialisasi kepada jamaah dan kesiapan infrastruktur pendukung," kata dia. (ant/put)